Mengejar Kejar Paket C untuk Taiwan

Kemaren sore, penandatanganan MoU pelaksanaan Kejar Paket C antara PPI Taiwan dengan GITC-Hongkong berjalan lancar. Proses panjang yang dirintis oleh teman-teman PPI Taiwan selama 2 tahun terakhir ini terbayar, meski belum lunas. Semoga awal tahun depan, TKI-BMI sudah bisa mulai masuk “sekolah” lagi.

Berita dan penjelasan resmi tentunya nanti akan disampaikan oleh PPI Taiwan. Dalam hal ini Bang Ramzi dari eksekutif dan Titan dari legislatif yang punya wewenang penuh. Di sini saya hanya sebagai anggota yang ingin berbagi cerita, yang kebetulan kadang diajak ikutan ngejar-ngejar program Kejar Paket C ini. Jadi tentu cerita ini berdasar sudut pandang saya yang sangat subyektif. Kalo pingin yang obyektif dan berimbang, bulan depan bisa baca berita di Indosuara mungkin ya, tulisan reporter AP.

***

Di akhir Agustus 2012, saya sempat ke Jakarta selama 3 hari. Hari pertama ikutan seminar, ini alasan utamanya. Hari kedua silaturahim dengan pihak UPBJJ-UT Jakarta dan UT Pusat di Pondok Cabe. Hari ketiga inginnya jalan-jalan, keliling Jakarta bersama kawan. Ternyata yang terjadi malah keliling kompleks gedung Kemdikbud di daerah Senayan. Keliling-keliling untuk mengejar Kejar Paket C yang sukanya maen pingpong kiri kanan.

Hari itu berbekal nama seorang kasubbid di Dikmen, yang diberi oleh Bang Ramzi, saya beranikan diri masuk kompleks Dikbud. Mencari informasi dan menjajaki kemungkinan membuka program Kejar Paket C untuk BMI-TKI di Taiwan. Itu misi utama saya.

Sebenarnya ada beberapa eksekutif PPI yang tinggal di Jakarta dan lebih mengenal daerah Senayan. Tapi maklum namanya eksekutif, jadi ada aja alasan-alasan kesibukan. Maka saya yang seorang pelancong bonek dari Surabaya yang “ketiban sampur.”

Kesan dari kunjungan pertama saya ke gedung Dikbud, “Menteri Nuh gak melakukan apapun di sini.” Beliau kayaknya lupa dengan peribahasa: “Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat.” Beliau bersemangat memajukan kualitas pendidikan anak bangsa di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal Indonesia. Tapi melupakan perbaikan pelayanan birokrasi di dalam kementeriannya. Kalopun tidak lupa, mungkin terlambat memperbaiki.

Saat itu Bapak Kasubbid yang ingin saya temui tiba-tiba berhalangan masuk kantor. “Ada tugas di luar kantor” begitu sms beliau ke saya. Saat baca sms itu, posisi saya barusan turun dari halte busway, sudah di depan gedung Dikbud. Saya diminta menemui stafnya, Ibu A atau Bapak B. Nanti mereka yang akan jelaskan tentang program Kejar Paket. Perasaan saya sudah gak enak.

Karena pas adzan dhuhur berkumandang dan waktunya istirahat siang, maka saya putuskan shalat dan cari makan aja dulu di sekitaran Gedung Dikbud. Selepas jam istirahat baru masuk mencari Ibu A atau Bapak B.

Tepat jam 1.30 pm, dengan pedenya saya masuk aja ke gedung Direktorat Pendidikan Dasar (Dikdas), melewati pos informasi dan penerima tamu. Langsung naik ke lantai tempat program Kejar Paket berkantor. Di sana saya ditemui oleh Ibu A. Meskipun baru kenal saat itu, beliau sangat ramah sekali. Beliau menjelaskan program Kejar Paket dan lain-lainnya dengan detail. Semua pertanyaan yang saya lontarkan beliau jawab dengan jelas.

Dari diskusi dan tanya jawab itu saya berkesimpulan bahwa perhatian Kemdikbud terhadap pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun dan akan menjadi 12 tahun sungguh sangat besar. Gelontoran dana tersebar dimana-mana. Maklum saja, dana pendidikan di APBN sekarang mencapai Rp 300 Trilyun. Dalam hal ini, perhatian Pemerintah patut diacungi jempol. Masalahnya kemudian, bagaimana pelaksanaan dan pengelolaannya?

Setelah puas dengan penjelasan si Ibu tentang berbagai program pemerintah, sekarang giliran tanya tentang Kejar Paket di Taiwan.

Ketika saya tanya: “Kalo kami dari PPI Taiwan ingin membuka program kejar paket untuk TKI di Taiwan, lalu bagaimana caranya ya Bu?” Beliau jawab: “Wah itu bukan bagian kami mas. Kami di sini hanya pengelolaan saja. Jadi sudah ada program yang berjalan, kemudian pendataan, bantuan pelaksanaan dan monitoring itu menjadi tugas kami. Kalo perijinan itu tugasnya bidang lain.”

“Bidang lain itu bidang apa ya Bu?” tanya saya. “Itu bidang hukum dan perundang-undangan mas, ada di lantai sekian.” Jawab beliau. Kemudian beliau juga meyakinkan saya, bahwa di bidang itu biasanya  perijinan-perijinan diurus. “Nanti mungkin perlu siapkan dokumen ini itu dan mereka yang bantu.” begitu penjelasan dari si Ibu.

Saya pun percaya dan meluncur ke lantai yang dimaksud. Keluar dari lift, ada beberapa karyawan muda di depan kantor. Mereka sudah memakai jaket dan menenteng helm, tampaknya bersiap mau pulang. Padahal masih jam 3 sore.

Saya sampaikan maksud kedatangan saya. Kemudian salah seorang dari mereka dengan meyakinkan menjawab. “Kalo mas mau ngurus perijinan kejar paket di luar negeri, bukan di sini tempatnya, sudah pindah ke gedung lain. Lagipula di sini orang-orangnya sudah pada keluar, ada acara halal bihalal di direktorat lain. Mas silahkan menuju ke gedung lain, tempatnya bidang hukum Kemdikbud. Di situ yang lebih tepat mengurusi perijinan.” Kemudian mereka satu persatu mulai pergi ke halal bihalal.

Saya pun percaya dengan penjelasan yang meyakinkan itu. Masak orang mau pergi halal bihalal memberi informasi yang menyesatkan. Masak pula Ibu yang di bagian Kejar Paket itu, yang ramah sekali, memberikan informasi yang keliru. Mungkin yang dimaksud Ibu itu ya persis yang dimaksud oleh karyawan muda ini.

Maka saya pun melangkahkan kaki ke gedung lain. Di gedung itu ada satpam yang menjaga. Saya tidak bisa seenaknya saja nyelonong masuk. Harus meninggalkan KTP dan menuliskan mau ke lantai mana dan ketemu bidang apa. Oleh penerima tamu saya diarahkan ke lantai sekian, bagian hukum dan perundangan.

Di lantai tempat bagian hukum dan perundangan suasanya sepi sekali. Lorong-lorongnya agak gelap. Mungkin para karyawannya lagi sibuk. Ada seorang bapak-bapak yang menyapa saya, “mau ketemu siapa mas?” Saya jawab: ” Saya mau tanya gimana cara mbuka kejar paket di luar negeri Pak, kemana ya?” Bapak itu agak berpikir, terus menunjuk ke satu sudut ruangan, “masuk ke pintu itu mas, cari Bapak C.” Oke saya pun langsung meluncur.

Sesampainya di ujung pintu, ternyata ada banyak orang di situ. Saya “kulonuwun” mau ketemu dengan Bapak C dan menyampaikan misi utama saya. Mereka pun bingung, lalu si Bapak C mengatakan: “Mas di sini itu kalo mas tanya tentang keputusan menteri nomer sekian, undang-undang nomer sekian, nah itu bagian kami mas. Kalo tentang perijinan kejar paket di luar negeri, bukan tugas kami.”

“Mati koen!” ini namanya jalan buntu, batin saya dalam hati.

Tapi dari balek monitor PC, seorang berkata begini: “Mas coba ke bagian KLN di lantai sekian. Di situ itu semua urusan luar negeri dikelola. Coba mas ke sana.”

Saya terima informasi itu, meskipun sudah mulai jengkel, saya tetap menuju ke lantai yang dimaksud. Saat bertemu seorang karyawan di situ, saya bilangnya begini: “Pak, KLN ini ngurusin apa sih?” Dengan ragu dia jawab: “KLN ngurusin mahasiswa asing yang mau sekolah di Indonesia ataupun mahasiswa Indonesia yang mau ke luar negeri.” “Ooooo… paham saya, berarti ya sudah bukan bagian ini yang saya cari.” Begitu timpal saya. Kemudian setelah ngucapin terima kasih dan bersalaman saya keluar.

Dalam hati saya berkata: “Ini sudah dipingpong 3 kali, batas maksimal.” Kalo sudah maksimal biasanya pilihan saya tinggal 2: mundur atau hajar. Kalopun mundur bukan berarti menyerah kalah, tapi bersiap untuk serangan balasan. Sementara kalo pilih hajar, jangankan orang, setan pun saya labrak.

Namun saat itu posisi saya bukanlah sebagai Alief. Saya di situ bukan demi kepentingan seorang Alief, yang segala resikonya saya ambil sendiri. Saya di situ sebagai bagian kecil dari rencana besar Kejar Paket untuk TKI di Taiwan. Maka saya putuskan memilih mundur, mengolah kembali semua informasi, merapikan strategi, untuk kemudian melancarkan serangan balasan. Dan tempat paling pas untuk semua itu adalah masjid. Kebetulan saya belum shalat ashar, maka saya sempatkan mampir di masjid Dikbud, di sebelah gedung Irjen.

Saya teringat, kepala Irjen yang baru kan salah satu dari mantan ketua KPK. Mungkin saja akan ada perbaikan birokrasi di tahun-tahun mendatang. Tapi terus saya tersadarkan, Irjen lho ngurusin monitoring penggunaan anggaran yang Rp 300 T itu. Sudah pasti tenaga mereka banyak tersedot untuk mbersihkan “tikus-tikus anggaran.” Kalopun masih ada sisa tenaga untuk ngurus perbaikan birokrasi, mungkin hanya tinggal “koret-koret” saja. Ah bagai pungguk merindukan bulan…

Kembali lagi ke strategi serangan balasan untuk mengejar Kejar Paket C. Saya ingat-ingat lagi pembicaraan dengan si Ibu B yang ramah itu. Tadi beliau jelaskan bahwa pelaksanaan Kejar Paket di Singapura, Malaysia, Hongkong, itu semua resmi dan dimonitoring secara rutin oleh Dikbud pusat. Buktinya waktu ujian terakhir, si Ibu itu sendiri yang datang ke Hongkong untuk menjadi pengawas ujian.

Tapi terus gimana caranya kok di Hongkong itu bisa berdiri? Jawaban dari pertanyaan itu yang sulit dicari ujung pangkalnya. Ibu itu sendiri yang pergi ke Hongkong, dapat penugasan dari Pusat Pengujian Dikbud, tapi dia sendiri justru gak tau gimana kok di Hongkong bisa ada Kejar Paket.

Bikin kepala pusing kalo mau cari jawabannya, paling ujung-ujungnya akan ‘mentok’ di birokrasi. Dan sudah bukan rahasia lagi kalo birokrasi Dikbud hanya bisa ditembus dengan upeti dan pungli. Sementara Kejar Paket harus dikerjakan dengan kejujuran dan keikhlasan, jika tidak maka hasil yang diharapkan tak akan semulia cita-citanya.

Maka saya ambil kesimpulan: Kalo pingin Kejar Paket C segera terkejar dan jalan di Taiwan, maka cari saja siapa penyelenggara di luar negeri. Pasti mereka sudah punya cara menghadapi ruwetnya birokrasi Dikbud. PPI Taiwan tinggal kerjasama dengan mereka untuk secara bersama mengelola pelaksanaan Kejar Paket di Taiwan, beres. Kesimpulan itu yang kemudian saya usulkan ke eksekutif PPI Taiwan untuk ditindaklanjuti.